Perjalanan KHL Jakarta 2013 Part 1

Keringat Buruh.

Jakarta, Rabu 24 Oktober 2012

• Sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi kantor Balai Kota  Para buruh bermaksud menuntut Gubernur Joko Widodo segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta sebesar Rp 2.799.000. Angka ini sesuai dengan hasil survei kebutuhan riil kaum buruh di Jakarta.
• Wakil Gubernur yang akrab disapa Ahok keluar dari kompleks Balai Kota. Ahok bersedia menemui demonstran. Ahok pun berdiri di atas mobil komando menanggapi tuntutan demonstran, dan bersedia untuk berdiskusi dengan wakil buruh.
• Penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) 2013 DKI Jakarta yang dijadwalkan Rabu (24/10/2012), sebagai dasar dari besaran upah minimum provinsi (UMP) akan mundur karena dibutuhkan waktu tambahan untuk mengkaji nilai baru berdasarkan kesepakatan antara Pemprov DKI dengan buruh.

Jakarta, Jumat 02 November 2012

• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pengupahan, pengusaha dan elemen buruh menyepakati besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta untuk 2013 sebesar Rp 1.978.789. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai bahwa angka sebesar itu cukup adil. 
• Angka KHL DKI 2013 dihitung berdasarkan 60 komponen sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja, berdasarkan survei formula dari Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 dan prediksi 2013. Bila KHL yang ditetapkan itu diterima oleh pemerintah, maka upah minimum buruh bisa di atas Rp 2 juta.

Jakarta, Senin 04 November 2012

• Dari Notulensi KHL, dalam rapat tripartite antara buruh, pengusaha dan pememrintah, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta terjadi perbedaan pendapat dari pihak perwakilan buruh dan Pengusaha. Di sini mereka bersetegang kembali untuk merumuskan besaran KHL 2013 yang sudah disepakati oleh Dewan Pengupahan dan berakhir deadlock.

Jakarta, Kamis 08 November 2012

• Perwakilan Buruh mendatangi Kantor Balai Kota kembali untuk menyampaikan  Pers Release forum buruh DKI "Stop Politik Upah Murah". Mereka mendesak untuk pemenrintah agar segera untuk menetapkan UMP.