Rencana pemerintah untuk menaikan BBM adalah keputusan yang sesat dan tidak beralasan bahkan cenderung penuh dengan intrik-intrik kebohongan terhadap masyarakat dan rakyat Indonesia.
Kenaikan BBM pastilah akan meningkatkan inflasi sekitar 7% , kenaikan harga pokok antara 5 - 10% , kenaikan biaya transportasi dan distribusi produksi barang 30 - 35% bahkan sebelum pemerintah menaikan tersebut harga-harga saat ini khususnya kebutuhan pokok sudah telah mengalami lonjakan. Selain itu kegiatan bisnis khususnya UMKM juga akan terpukul akibat membengkaknya biaya produksisehingga akan mendorong pemangkasan tenaga kerja yang berujung pada peningkatan jumlah pengangguran. Denagn demikian jumlah penduduk miskin dipastikan akan akn semakin bertambah karena daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan terpangkas akibat inflasi yang dipicu oleh kenaikan BBM tersebut
Berdasarkan kenaikan BBM tahun 2005 kebijakan kenaikan BBM mengakibatkan kenaikan orang miskin sebesar 16%. Maka jumlah orang miskin akan semakin bertambah dengan peningkatan yang fantastis dan DKI Jakarta akan menjadi kumpulan orang-orang miskin, padahal DKI Jakarta adalah wajah Republik Indonesia.
Kenaikan Upah Minimun Provinsi di DKI Jakarta sebesar 40% akan tergerus dengan efek kenaikan BBM yang direncakan oleh pemerintah, dan jika hal ini terjadi jelas bahwa ternyata pemerintah DKI Jakarta hanya lips serrvice saja dalam menaikkan upah sebagai upaya memberikan angin segar dan pencitraan kepada pekerja dan buruh di Jakarta, dan jelas faktanya bahwa rencana kenaikan BBM sebagai perangkap kemiskinan para pekerja dan buruh telah disiapkan oleh pemerintah, agar tidak terjadi devisit pendapatan dari UMP tahun 2013.
Jika hal ini dibiarkan oleh pemerintah DKI Jakarta maka jelas para pekerja dan buruh di Jakarta hanya menerima upah yang lama dengan kemasan baru. Permasalahan ini harus ditunjukan kepada pemerintah DKI Jakarta khususnya Bapak Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebagai pemerintah yang pro rakyat miskin untuk bersikap dan melakukan perlawanan atas sikap pemerintah yang akan menaikkan BBM, yang jelas akan berdampak kepada kehidupan dan para pekerja buruh di DKI Jakarta. Jika tidak bersikap terhadap kebijakan tersebut maka jelas bahwa pemerintah DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Joko Widodo adalah pemerintahan yang dzalim, dan bohong kepada masyarakat Jakarta dan faktanya bahwa pemerintahan DKI Jakarta hanya memperjuangkan pencitraan bukan perjuangan pro rakyat.
Oleh sebab itu Forum Buruh DKI menuntut kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Joko Widodo sbb:
- Bersikap tegas menolak kenaikan BBM dan memperbaiki sistem subsidi BBM kepada masyarakat miskin yang terus menerus dan berkesinambungan bukan bersifat sementara
- Menjaga stabilitas inflasi pemerintah DKI Jakarta atas kenaikan UMP DKI Jakarta, agar upah yang diterima para pekerja dan buruh di DKI Jakarta dapat dirasakan dengan optimal dalam penghidupan dan kehidupannya.
- Mereformasi Kebutuhan Hidup Layak di DKI Jakarta, sesuai dengan kesepakatan Buruh DKI dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam pertemuan poin 13 Kesepakatan tanggal 24 Oktober 2012 pada poin ke 5 denngan redaksional sbb: "Pemerintah DKI Jakarta akan mengkaji komponen KHL,yang terdiri dari 100 item (untuk lajang) dan 122 item (untuk pekerja yang telah berkeluarga)."
- MengevaluasiT dan mengontrol tugas-tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah DKI Jakarta terhadap 13 poin kesepakatan tanggal 24 Oktober 2012sebagai upaya perbaikan sistem ketenagakerjaan yang ada diwilayah DKI Jakarta guna menjaga hubungan Industrial yang baik bagi pekerja dan buruh di DKI Jakarta.
Apabila tuntutan tersebut tidak terpenuhi oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, maka kami Forum Buruh DKI akan bersikap tegas serta akan melakukan upaya konsolidasi maksmal bersama Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia (MPBI) untuk menutup central industry dan pelabuhan yang menjadi alat vital bagi perekonomian DKI Jakarta.
Hormat kami,
Sekjend FB DKI
Mohamad Toha
0 Komentar